Inilah Peraturan Hukum di Dunia Properti

Pelajari peraturan hukum penting di dunia properti untuk memastikan transaksi aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peraturan Hukum Dunia Properti

Dunia properti memiliki aturan hukum yang kompleks karena menyangkut kepemilikan, transaksi, dan penggunaan tanah serta bangunan. Memahami peraturan ini penting bagi semua pihak yang terlibat, baik individu, pengembang, maupun pemerintah. Artikel ini akan membahas empat aspek utama dalam hukum properti, yaitu hukum kepemilikan, aturan dalam transaksi, regulasi perizinan, dan penyelesaian sengketa.

Gambar 1. Kunci Tangan

Hukum Kepemilikan Properti

Hukum kepemilikan properti mengatur hak seseorang terhadap tanah atau bangunan. Di Indonesia, pengaturan ini berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Kepemilikan tanah dapat berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak-hak ini memiliki batas waktu dan ketentuan penggunaan tertentu. Misalnya, hak milik adalah bentuk kepemilikan penuh yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Gambar 2. Kunci Rumah

Selain itu, sertifikat tanah menjadi bukti hukum atas kepemilikan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab atas penerbitan dan pengawasan sertifikat ini. Dalam konteks internasional, kepemilikan properti diatur berdasarkan hukum negara setempat, yang sering kali membatasi kepemilikan oleh pihak asing. Hal ini bertujuan melindungi kedaulatan sumber daya tanah suatu negara.

Aturan dalam Transaksi Properti

Transaksi properti melibatkan pembelian, penjualan, atau sewa tanah dan bangunan. Proses ini diatur oleh berbagai peraturan hukum untuk memastikan transparansi dan keadilan. Salah satu dokumen utama dalam transaksi properti adalah Akta Jual Beli (AJB), yang harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). AJB memastikan bahwa transaksi tercatat secara resmi dan sah di mata hukum.

Gambar 3. Berjabat Tangan

Selain itu, perpajakan dalam transaksi properti menjadi elemen penting. Penjual wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pembeli dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Regulasi ini membantu negara memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi di sektor properti. Kesalahan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak dapat berakibat pada sanksi administratif maupun hukum.

Regulasi Perizinan dalam Pembangunan

Setiap pembangunan properti memerlukan perizinan yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap tata ruang dan lingkungan. Regulasi utama yang mengatur ini adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang sejak 2021 digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja. PBG memberikan kepastian bahwa bangunan yang didirikan sesuai dengan peruntukan dan standar teknis.

Gambar 4. Tanda Tangan 

Selain itu, pengembang harus memastikan kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terutama untuk proyek besar. Regulasi ini bertujuan melindungi lingkungan dari potensi kerusakan akibat pembangunan. Pelanggaran terhadap peraturan perizinan dapat mengakibatkan penghentian proyek, denda, hingga pembongkaran bangunan.

Penyelesaian Sengketa Properti

Sengketa properti sering kali muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan, perbedaan penafsiran kontrak, atau pelanggaran hak. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, tergantung pada jenis sengketa.

Gambar 5. Centang HP

Alternatifnya, jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi sering kali dipilih untuk efisiensi waktu dan biaya. Keberadaan lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memberikan opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat. Terlepas dari metode yang dipilih, dokumentasi yang baik dan konsultasi dengan ahli hukum sangat penting untuk mendukung posisi hukum pihak yang bersengketa.

Kesimpulan

Peraturan hukum di dunia properti memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Kepemilikan, transaksi, perizinan, dan penyelesaian sengketa merupakan empat pilar utama yang perlu dipahami oleh pelaku di sektor ini. Dengan mematuhi regulasi, risiko konflik dapat diminimalkan, dan manfaat ekonomi dari properti dapat dioptimalkan. Pemahaman mendalam serta bimbingan dari ahli hukum properti sangat dianjurkan agar setiap langkah dalam dunia properti berjalan sesuai ketentuan.

---

Credit:
Penulis: Elvian
gambar olehgeralt dari pixabay